RUUPendidikan Kedokteran, Ketua Baleg DPR Tunggu DIM dari Pemerintah. 13 June 2022, 18:59. Samrut Lellolsima | Senin, 13/06/2022 17:14 WIB
Telah didiskusikan di DPR selama0 hariPengantar RUU / UURUU Pendidikan Tentang RUU / UU13 Jun 2022 - Masukan/Pandangan terhadap Pembahasan Racangan Undang-Undang RUU tentang Pendidikan Kedokteran Dikdok — Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Badan legislasi Baleg DPR RI dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PB IDIPada 13 Juni 2022, Badan Legislasi Baleg DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PB IDI mengenai Masukan/Pandangan terhadap Pembahasan Racangan Undang-Undang RUU tentang Pendidikan Kedokteran Dikdok. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Nurdin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan F-PDIP dapil Jawa Barat 10 pada pukul 10. Baca Selengkapnya14 Feb 2022 - Penjelasan DPR-RI dan Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran - Raker Baleg dengan Mendikbudristek dan Dirjen DiktiPada 14 Februari 2022, Badan Legislasi Baleg DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Mendikbudristek dan Dirjen Dikti tentang penjelasan DPR-RI dan pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Supratman dari Fraksi Gerindra dapil Sulawesi Tengah pada pukul WIB. Ilustrasi Baca Selengkapnya6 Feb 2020 - Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi UU Pendidikan KedokteranPada 6 Februari 2020, Badan Legislasi Baleg DPR-RI menerima audiensi dari Pengusul revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan dibuka dan dipimpin oleh Rieke Diah dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat 7 pada pukul WIB. Audiensi bersifat terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya16 Sep 2019 - Penyampaian Saran terhadap RUU Pendidikan Kedokteran – RDPU Komisi 10 dengan AIPKI PTNPada 16 September 2019, Komisi 10 mengadakan RDPU dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia AIPKI PTN tentang Penyampaian RUU Pendidikan Kedokteran yang diajukan oleh IDI untuk menggantikan UU Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sutan Adil Hendra dari Fraksi Gerindra Dapil Jambi pada pukul 1128 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya2 Oct 2018 - Pelantikan PAW, Hasil IHPS, RUU Pekerja Sosial, RUU Pendidikan Kedokteran, RUU BUMN sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, dan RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Belanda dan RI-Arab Saudi — Rapat Paripurna DPR-RIPada 2 Oktober 2018, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna mengenai Pelantikan PAW, Hasil IHPS, RUU Pekerja Sosial, RUU Pendidikan Kedokteran, RUU BUMN sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, dan RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Belanda dan RI-Arab Saudi. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur pada pukul 1100 WIB dan dinyat Baca Selengkapnya26 Jun 2018 - Penyempurnaan Draf Rencana Undang-Undang Pendidikan Kedokteran – RDP Badan Legislasi dengan Tenaga AhliPada 26 Juni 2018, Baleg mengadakan rapat dengan tenaga ahli mengenai Penyempurnaan Draf Rancangan Undang-Undang RUU Pendidikan Kedokteran RUU Dikdok. Rapat dipimpin oleh Supratman Andi Agtas dari Fraksi Gerindra dapil Sulawesi Tengah pukul 1157 WIB. Supratman menyampaikan menurut laporan sekretariat rapat, presensi telah ditandatangani oleh 6 orang anggota dari 7 fraksi. Pemaparan Mitra Beriku Baca Selengkapnya2 Apr 2018 - Perubahan Atas Undang-Undang Pendidikan Kedoteran — Baleg DPR RI Audiensi dengan PB IDIPada 2 April 2018, Badan Legislasi Baleg DPR-RI mengadakan audiensi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pendidikan Kedoteran. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Supratman dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya Gerindra dapil Sulawesi Tengah pada pukul 1035 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ilustrasi Baca Selengkapnya27 Sep 2016 - Masukan dan Pandangan terkait Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran — Badan Legislasi Baleg DPR-RI Audiensi dengan Perhimpunan Dokter Umum IndonesiaPada 27 September 2016, Badan Legislasi Baleg DPR-RI mengadakan Audiensi dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia PDUI mengenai Masukan dan Pandangan terkait Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Supratman Andi Agtas dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra dapil Sulawesi Tengah pada pukul WIB. ilustrasi Baca Selengkapnya28 Oct 2015 - Rancangan Undang Undang RUU Pendikan Kedokteran, Uji kompetensi, dan Seputar Pendidikan Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU dengan PDUI dan PBIDIPada 28 Oktober 2015, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU dengan PDUI dan PBIDI mengenai Rancangan Undang Undang RUU Pendikan Kedokteran, Uji kompetensi, dan Seputar Pendidikan Kedokteran. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Erma Lena dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan PPP daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat pada pukul WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baca Selengkapnya
Pemerintahmenyarankan agar pembahasan RUU penddikan kedokteran ditunda setelah pembahasan RUU pendidikan tinggi selesai.
Ilustrasi dokter menutupi wajah. Foto Shutter StockBadan Legislatif DPR RI melakukan rapat kerja dengan pemerintah terkait Rancangan Undang-undang RUU Pendidikan Kedokteran yang telah ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada September 2021 lalu. Rapat ini dihadiri oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Menteri Kementerian Hukum dan HAM hingga Menteri Dalam Negeri yang diwakili Ketua Baleg Fraksi NasDem Willy Aditya berharap RUU Pendidikan Kedokteran dapat disambut baik oleh pemerintah. Ia menekankan, RUU Pendidikan Kedokteran diperlukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan dokter yang terjadi seiring zaman."Penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran terkait migrasi dunia ini lingkungan strategis pesat yang harus kita respons dalam pendidikan kedokteran. Dalam digital, dokter hanya jadi fasilitator. Selain itu, dokter kita masih sangat terbatas dan menumpuk di Jawa," kata Willy yang hadir langsung dalam rapat kerja di Gedung DPR Senayan, Senin 14/2."Ketiga, dokter butuh kapasitas tertentu dan spesifik untuk itu kita harus uji kompetensi, tapi bukan exit penting tapi di sisi lain mereka hadapi uji kompetensi di mana di masa koas mereka juga harus bimbingan. Sudah masuk susah, keluar susah," imbuh sejarah, Willy mengingatkan Indonesia lahir dari perjuangan para dokter. Sebab itu, ia menyesalkan dengan kebijakan pendidikan kedokteran saat ini, banyak dokter yang kesulitan membangun kehidupan sosial hingga politik di luar profesinya."Di sanalah krisis humanisme terjadi. Masuk mahal, feodalisme. Untuk itu dunia kedokteran perlu reformasi. Di luar negeri orang lomba-lomba buka RS pendidikan, di kita limited bahkan swasta sulit jadi RS pendidikan. Kami tidak ingin jadi negara yang terjebak komersialisasi," papar Ketua Baleg DPR Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya. Foto Dok. IstimewaKendati demikian, Dirjen Riset Dikti Kemendikbud Nizam menilai pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran belum perlu dilanjutkan. Ia menyampaikan, Kemendikbud melihat bahwa UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan sejumlah peraturan turunannya sudah nyata dari pengaturan UU Tahun 2013 adalah jumlah lulusan dokter tahun telah meningkat 100% dari sekitar per tahun menjadi per tahun, prodi Kedokteran yang terakreditasi A naik 90%, sementara yang akreditasi C turun dari 50% menjadi 20%. Selain itu, Kemendikbud menilai untuk menjawab permasalahan kedokteran terkini, lebih cocok apabila dilakukan penyesuaian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik menjawab kekhawatiran DPR, pemerintah dapat menerbitkan perubahan aturan teknis, untuk mempercepat atau mengatasi bottleneck dalam implementasi kebijakan transformasi layanan penyelesaian masalah jangka menengah, Kemendikbud menyarankan pengintegrasian UU tentang Pendidikan Kedokteran dan UU tentang Praktik Kedokteran UU Kedokteran. Integrasi ini dilakukan agar kebijakan peningkatan kualitas pendidikan kedokteran dapat selalu harmonis dengan kebijakan pelayanan kesehatan. Ia juga mengingatkan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan RUU Sistem Pendidikan Nasional, sehingga penyelarasan perundangan bidang pendidikan sebaiknya menunggu terbitnya UU Sistem Pendidikan Nasional yang Dikti Kemendikbud Prof. Nizam. Foto UGM"Pemerintah berpendapat bahwa RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang diusulkan oleh DPR belum perlu untuk dibahas lebih lanjut. Apabila akan dilakukan pengaturan baru, disarankan untuk menyatukan UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Dokter ke dalam satu undang-undang tentang kedokteran," kata Nizam yang turut hadir dalam Kemendikbud, Ketua Baleg DPR dari Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas, menilai pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran tetap perlu dilanjutkan. Ia memberikan waktu kepada pemerintah untuk berdiskusi kembali, menyerahkan Daftar Inventaris Masalah DIM atau menyatakan sikap lain dalam rapat kerja di Masa Sidang IV pada Maret mendatang, setelah reses."Baleg inisiasi RUU Pendidikan Kedokteran lewat kajian mendalam bahwa ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan. RUU Pendidikan Kedokteran sudah bagus, tapi ada kelemahan tertentu yang harus segera kita selesaikan," kata Supratman selaku ketua rapat kerja."Kami tawarkan apa pembahasan ini kita lakukan di masa persidangan IV, 15 Maret? Jadi nanti akan kami sepakati di sana sambil kita beri pemerintah diskusi dalam penyusunan DIM atau sikap lain. Bisa kita sepakati ya?" tandasnya, dijawab persetujuan anggota Baleg dan pemerintah.
BCNIndonesia - DPR RI bersama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Dekan Fakultas Kedokteran Baleg Undang Akademisi, Bahas RUU Pendidikan Kedokteran -
› Dewan Perwakilan Rakyat berinisiatif membahas revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Perubahan aturan perundang-undangan itu diharapkan tetap menjamin mutu pendidikan dan keselamatan masyarakat. OlehESTER LINCE NAPITUPULU 4 menit baca ARSIP NI PUTU GITA RADITYA SANJIWANI Ni Putu Gita Raditya Sanjiwani, mahasiswi profesi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali, yang sedang bertugas menjadi relawan vaksinator Covid-19 di KOMPAS — Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI, Rabu 29/9/2021, menyepakati Rancangan Undang-Undang Pendidikan Dokter menjadi inisiatif DPR. Perubahan pada UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinilai perlu untuk memperbaiki berbagai kebijakan pendidikan kedokteran yang belum selaras serta untuk mengantisipasi Masyarakat Ekonomi rapat Pleno Pengambilan Keputusan Hasil Penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran oleh Badan Legislasi Nasional DPR RI yang dipimpin Supratman Andi Agtas, sembilan fraksi menyepakati agar RUU Pendidikan Kedokteran dibahas lebih lanjut. Rancangan yang sudah disiapkan akan dikaji bersama dengan pemerintah. Salah satu hal yang dinilai krusial untuk diubah adalah soal uji kompetensi lulusan pendidikan kedokteran lewat uji kompetensi mahasiswa pendidikan program profesi dokter UKMPPD. Uji kompetensi ini dinilai tidak adil karena mahasiswa sudah menuntaskan pendidikan di fakultas kedokteran FK di masing-masing perguruan tinggi tapi harus mengikuti UKMPPD. Mahasiswa pengambil ujian yang tidak lulus tidak bisa berpraktik sebagai mengatakan dari segi urgensi, RUU Pendidikan Kedokteran sudah dilakukan di masa keanggotaan DPR periode 2014-2019. Lalu, di masa keanggotaan DPR periode 2019-2024 sudah kedua kali menyesuaikan terhadap Revisi RUU Pendidikan Kedokteran dan menemukan beberapa masalah pokok untuk juga Moratorium Izin Fakultas Kedokteran”Dari sisi waktu, kita dilanda pandemi Covid-19. Kebutuhan tenaga kesehatan seperti dokter menjadi penting. Sekitar 600 dokter meninggal selama masa pandemi. Selain itu, masalah yang ditemukan besarnya biaya pendidikan tenaga dokter di perguruan tinggi yang membuat akses pendidikan kedokteran sulit dijangkau mahasiswa kurang mampu,” kata KEMDIKBUDRISTEK Data Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Program Profesi Dokter UKMPPDKetua Panitia Kerja RUU Pendidikan Kedokteran Willy Aditya, dalam laporannya, mengatakan, semangat yang ingin dikembalikan dengan inisiatif DPR menyetujui RUU Pendidikan Kedokteran ini berdasarkan pada sumpah dokter tentang kemanusiaan. Semangat humanisme atau kemanusiaan dalam pendidikan kedokteran dianggap penting.”Uji kompetensi tidak lagi dijadikan syarat kelulusan studi mahasiswa kedokteran. Ini yang menjadi concern. Kita akan menghadapi MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nanti bisa ada pembukaan program studi pendidikan kedokteran perguruan tinggi asing dan dokter asing dari Asia Tenggara bisa berpraktik di Indonesia. Jadi, kami menilai UU Pendidikan Kedokteran patut direvisi,” kata juga mencakup Dokter Layanan Primer DLP, yang merupakan kompetensi yang ada di kurikulum pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Lalu, pembentukan FK, FKG, dan pendidikan spesialis dokter diatur secara rinci dan penilaian oleh menteri dan tim. Hal ini harus bisa mengatasi persoalan distribusi dokter dari kuantitas dan kalah penting tentang afirmasi. Kuliah di FK dinilai mahal dan sulit diakses sehingga pemerintah dan pemerintah daerah harus mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Afirmasi untuk dinas dokter di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal 3T juga penting supaya dokter mau melayani masyarakat di daerah pedalaman.”Cita-cita kami untuk membawa perubahan lebih baik dalam pendidikan kedokteran. Langkah selanjutnya membahas dengan pemerintah,” kata juga Pendidikan Dokter Spesialis dan Urgensi Reformasi PendidikanSelain itu, perlu penyetaraan dan adaptasi untuk dokter dan spesialis lulusan dalam dan luar negeri. Sebab, banyak warga negara Indonesia tamatan pendidikan kedokteran dari perguruan tinggi ternama di luar negeri tidak bisa berpraktik di Indonesia. Itu menjadi alasan UU Pendidikan Kedokteran perlu masyarakatSecara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek Nizam mengatakan, UU Pendidikan Kedokteran lahir tahun 2013, dan baru pada tahun 2018 peraturan teknisnya lengkap dan undang-undang tersebut dinilai terlalu dini. Sebab, hasil pengaturan tersebut sudah terbukti meningkatkan mutu pendidikan dokter secara signifikan, baik jumlah maupun mutu.”Sayang kalau karena ada yang tidak lulus UKMPPD, kemudian UU-nya disalahkan dan diubah. Mestinya dicari masalahnya apa, kenapa tidak lulus, proses pendidikannya apakah berjalan benar, seleksi mahasiswanya apakah sudah mengutamakan mutu apa belum, pembimbingannya apakah sudah berjalan,” kata DPR Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Hasil Penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran oleh Badan Legislasi Nasional DPR RI, Rabu 29/9/2021.Nizam menjelaskan, pemerintah berkepentingan melindungi masyarakat. Karena itu, kualitas lulusan pendidikan kedokteran harus dijaga bersama. Mutu FK dan proses pembelajaran beragam, cara untuk memastikan kualitas lulusan dengan melakukan uji kompetensi terstandar, baik praktiknya OSCE maupun teorinya CBT.Sayang kalau karena ada yang tidak lulus UKMPPD, kemudian UU-nya disalahkan dan diubah. Mestinya dicari masalahnya apa, kenapa tidak lulus, proses pendidikannya apakah berjalan pembinaan dan pendampingan pada FK selama ini, terjadi peningkatan kualitas FK secara nasional. Tahun 2013 saat UU Pendidikan Kedokteran lahir, lebih dari separuh FK memiliki akreditasi C dan belum terakreditasi. Saat ini 80 persen sudah akreditasi A dan B. Tingkat kelulusan UKMPPD first taker atau ujian pertama di atas 80 persen yang lulus dulu 67 persen.Baca juga Kuliah Kedokteran di Dalam atau Luar Negeri”Dengan pembinaan berkelanjutan, mutu pendidikan dokter dan dokter profesional yang dihasilkan perguruan tinggi kita membaik dan makin terjamin. Kalau hal baik itu diubah lagi, saya khawatir kita akan kembali ke keadaan tahun 2010-an di mana banyak masalah kompetensi dokter, bahkan malapraktik,” kata Nizam. Pada FK di perguruan tinggi negeri dan swasta berkualitas tinggi, tingkat kelulusan ujian pertama di atas 90 persen, bahkan ada yang hampir 100 persen.
Sepertimasa pendidikan kedokteran yang terlalu lama dan mahal, kurangnya dokter spesialis, hingga distribusi te. Karena masih banyak kelemahan dalam UU 20/2013. Seperti masa pendidikan kedokteran yang terlalu lama dan mahal, kurangnya dokter spesialis, hingga distribusi te. Login. Login. Don't have an account? Subscribe
KomiteIII DPD RI bersama stakeholder dunia pendidikan kedokteran mengapresiasi penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran oleh DPR RI. Komite III DPD RI bersama stakeholder dunia pendidikan kedokteran mengapresiasi penyusunan RUU Pendidikan Kedokteran oleh DPR RI. Selasa, 7 Desember 2021; Cari. Network. Tribunnews.com; TribunnewsWiki.com;
. 8wbzek2mgh.pages.dev/4048wbzek2mgh.pages.dev/9208wbzek2mgh.pages.dev/3578wbzek2mgh.pages.dev/6218wbzek2mgh.pages.dev/6648wbzek2mgh.pages.dev/7188wbzek2mgh.pages.dev/7468wbzek2mgh.pages.dev/5848wbzek2mgh.pages.dev/5018wbzek2mgh.pages.dev/7628wbzek2mgh.pages.dev/2688wbzek2mgh.pages.dev/5298wbzek2mgh.pages.dev/4718wbzek2mgh.pages.dev/5738wbzek2mgh.pages.dev/234
ruu pendidikan kedokteran akan beri perhatian pada standarisasi kompetensi
